Jakarta-Raga Asfirasi News.Com Pemerintah Kabupaten Tanjabtim terus berupaya mencari dukungan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tanjabtim, Dillah Hikmah Sari, yang melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (23/2).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dilla menyampaikan kondisi perumahan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat sekitar 3.741 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 93 desa dan kelurahan.
Kondisi itu juga berdampak pada munculnya kawasan permukiman kumuh di beberapa wilayah kecamatan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjabtim berharap dukungan program dari Kementerian PKP dapat diperluas untuk membantu mempercepat penanganan persoalan tersebut.
“Pemerintah daerah sangat berharap adanya tambahan alokasi program dari pemerintah pusat, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penataan kawasan kumuh, hingga program rumah subsidi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program perbaikan lingkungan permukiman, mulai dari kegiatan bedah rumah, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, jembatan, serta penerangan kawasan permukiman.
Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah membuat penanganan persoalan rumah tidak layak huni belum dapat diselesaikan secara menyeluruh. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang secara langsung menyampaikan kebutuhan daerah.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar program pembangunan perumahan dapat berjalan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah semata, tetapi juga harus disertai dengan penyediaan infrastruktur pendukung serta kesiapan data dan lahan dari pemerintah daerah.
“Penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjabtim berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin kuat, sehingga berbagai program perumahan bagi masyarakat dapat segera direalisasikan di wilayah Tanjabtim.(RM)
